Dr. Habib Adjie, S.H.,M.Hum.
Menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1/Sarjana Hukum) ) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA) Bandung tahun 1988. Menyelesaikan pendidikan Spesialis Notariat (C.N) pada Program Pendidikan Spesialis Notariat Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung tahun 1995. Menyelesaikan pendidikan Strata 2 (S2/Magister Ilmu Hukum) pada Program Ilmu Hukum - Kajian Hukum Ekonomi Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang tahun 1997. Menyelesaikan pendidikan Strata 3 (S3/Doktor Hukum) pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya tahun 2007. Sebagai Pengacara/Panasehat Hukum di Bandung tahun 1986 - 1993. Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA) Bandung tahun 1989 - 1997. Notaris & PPAT di Sabang - Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tahun 1997 - 2000. Notaris & PPAT di Surabaya tahun 2000 - sekarang. Pejabat Lelang (PL) II di Surabaya tahun 2010 – 2021. Mediator Bersertifikat IMAC. Dosen (tetap) di Program Magister Kenotariatan (M.Kn.) : Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya dan pengajar/dosen luar biasa pada beberapa Program Studi Magister Kenotariatan.
Pada saat ini, penulis merupakan Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama (Unnar) Surabaya. Penulis juga aktif menjadi narasumber dalam berbagai forum seminar, workshop, bimbingan teknis, dan/atau FGD yang diadakan oleh organisasi Notaris/PPAT, pemerintah dan swasta maupun seminar ilmiah di berbagai perguruan tinggi, juga telah menulis beberapa buku Hukum Kenotariatan.
Pada beberapa program Magister Kenotariatan, penulis mengasuh mata kuliah Politik Hukum Kenotariatan (PHK), Kode Etik Jabatan Notaris, Kode Etok Jabatan PPAT, Hukum Kenotariatan Indonesia (HKI), Politik Hukum Kenotaritan (PHK), Teori Hukum Kenotariatan (THK), Hukum Lelang, Hukum Kontrak, Teknik Pembuatan Akta Notaris (TPA 1, 2 dan 3) dan Teknik Pembuatan Akta (TPA) PPAT, Teknik Pembuatan Akta (TPA) Syariah, dan mata kuliah lainnya pada program sarjana/S1 (ilmu hukum) dan program magister hukum/S2.
Judul Buku
Dalam Buku Jilid I ini ada 16 tulisan yang membahas dan mengupas tanah, rakyat dan penanaman modal. Bahwa selama manusia masih hidup dan telah matipun akan berkaitan dengan tanah atau hal lainnya yang selalu memerlukan tanah seperti penanaman modal, sehingga dalam hal ini apakah rakyat jadi subjek atau objek? Ketiga hal - tanah, rakyat dan penanaman modal - tersebut dibahas dalam buku ini. Adapun Jilid II Buku ini diawali dengan tulisan tentang kebijakan reforma agraria di indonesia dari Maria Fransiska Christiani Nawang, S,H. Pada dasarnya perjalanan reforma agraria di Indonesia bukan hal yang mudah. Hal ini dilihat dari perjalanan reforma agraria sejak awal kemerdekaan hingga saat ini.Meskipun pada masa orde baru reforma agraria sempat terhenti, namun adanya dorongan rakyat dan kelompok lainnya membuat kebijakan reforma agraria kembali dijalankan. Peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk seperti UUD 1945, TAP MPR IX/2001, UU Pokok Agraria, UU Cipta Kerja, PP Bank Tanah, Perpres 86/2018 adalah perangkat aturan yang menjadi petunjuk perjalanan reforma agraria yang tentunya diharapkan tetap memberikan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
ISBN: 978-623-362-786-3
Tgl. Terbit: 17 November 2022
Dalam Buku Jilid 2 ini ada 16 tulisan yang membahas dan mengupas tanah, rakyat dan penanaman modal. Bahwa selama manusia masih hidup dan telah matipun akan berkaitan dengan tanah atau hal lainnya yang selalu memerlukan tanah seperti penanaman modal, sehingga dalam hal ini apakah rakyat jadi subjek atau objek ? Ketiga hal - tanah, rakyat dan penanaman modal - tersebut dibahas dalam buku ini.
Buku ini diawali dengan tulisan tentang kebijakan reforma agraria di indonesia dari Maria Fransiska Christiani Nawang, S,H. Pada dasarnya perjalanan reforma agraria di Indonesia bukan hal yang mudah. Hal ini dilihat dari perjalanan reforma agraria sejak awal kemerdekaan hingga saat ini.Meskipun pada masa orde baru reforma agraria sempat terhenti, namun adanya dorongan rakyat dan kelompok lainnya membuat kebijakan reforma agraria kembali dijalankan. Peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk seperti UUD 1945, TAP MPR IX/2001, UU Pokok Agraria, UU Cipta Kerja, PP Bank Tanah, Perpres 86/2018 adalah perangkat aturan yang menjadi petunjuk perjalanan reforma agraria yang tentunya diharapkan tetap memberikan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
ISBN: 978-623-362-832-7
Tgl. Terbit: 24 November 2022
Book Chapter dengan judul Hukum Kenotariatan Indonesia 1 berisi pemikiran dan pendapat para Notaris dan para akademisi kenotariatan yang menuliskan dari berbagai prespektif, sehingga bisa memperkaya khazanah Ilmu Hukum Kenotariatan di Indonesia. Dalam Book Chapter ini ada 13 tulisan yang membahas dan mengupas Hukum Kenotariatan dari berbagai sudut pandang.
ISBN: 978-623-362-354-4
Tgl. Terbit: 7 February 2022
Book Chapter dengan judul Hukum Kenotariatan Indonesia 2 masih terkait dengan Book Chapter Hukum Kenotariatan Indonesia 1, untuk menperoleh pemahaman secara menyeluruh – holistik keduanya harus dibaca dan dipahami. Dalam Book Chapter ini ada 13 tulisan yang membahas dan mengupas Hukum Kenotariatan dari berbagai sudut pandang.
ISBN: 978-623-362-355-1
Tgl. Terbit: 7 February 2022
Media Sains Indonesia
Alamat :
Melong Asih Regency B40 - Cijerah - Kota Bandung
Fast Respon : +6281294758638