Agus Hendrayady, S.Sos., M.Si.
Editor merupakan dosen pada Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang. Mengajar Mata kuliah yang berkaitan dengan Administrasi Publik. Menyelesaikan Sarjana S-1 Administrasi Negara di Universitas Tanjungpura Pontianak dan melanjutkan S-2 Magister Ilmu Administrasi Negara dengan Bidang Kajian Utama Administrasi Pembangunan.
Editor telah berhasil menulis di beberapa jurnal. Dan telah membuat beberapa buku seperti Etika Administrasi, Komunikasi Administrasi, Bookchapter Pengantar Ilmu Komunikasi, Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen, Pengantar Ilmu Administrasi Publik, serta Pendidikan Budaya Anti Korupsi, serta menjadi editor buku Reformasi Administrasi, buku Desain Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus dan Pengantar Ilmu Administrasi Publik serta buku Pelayanan Publik di Era Tatanan Normal Baru.
Judul Buku
Buku ini disusun oleh sejumlah akademisi dan praktisi sesuai dengan kepakarannya masing-masing. Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Governansi Digital. Sistematika buku “Governansi Digital” ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Buku ini terdiri atas 11 Bab
ISBN: 978-623-362-726-9
Tgl. Terbit: 10 October 2022
Sistematika buku “Pengantar Ilmu Administrasi Publik” ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Buku ini terdiri atas 17 Bab, diantaranya: Bab 1. Konsep Dasar Administrasi yang membahas tentang Konsep Administrasi, Fungsi-Fungsi Administrasi, dan Ruang Lingkup Administrasi, serta Unsur-Unsur Administrasi; Bab 2. Sejarah Perkembangan Administrasi Publik membahas tentang Sejarah Administrasi dalam Perspektif Modern, dan Sejarah Administrasi Publik dalam Perspektif Islam, serta Perkembangan Administrasi Publik di Indonesia; Bab 3. Unsur-Unsur Administrasi membahas tentang Pengertian Unsur Administrasi, Organisasi sebagai Unsur Administrasi, Manajemen sebagai Unsur Administrasi, Tata Hubungan/Komunikasi sebagai Unsur Administrasi, Pegawai sebagai Unsur Administrasi, Keuangan sebagai Unsur Administrasi, Perbekalan sebagai Unsur Administrasi, dan Tata Usaha sebagai Unsur Administrasi, serta Perwakilan atau Hubungan Masyarakat sebagai Unsur Administrasi; Bab 4. Perbandingan Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis membahas tentang Administrasi Publik, dan Administrasi Bisnis, serta Perbandingan; Bab 5. Konsep Dasar Administrasi Publik membahas tentang Konsep Dasar Administrasi Publik, Pengertian Administrasi, Pengertian Publik, Pengertian Administrasi Publik, Ruang Lingkup Administrasi Publik, dan Perbedaan Administrasi Publik dan Administrasi Negara, serta Peranan Administrasi Publik; Bab 6. Teori-Teori Administrasi Publik membahas tentang Teori Administrasi Publik, Teori Birokrasi, dan Teori Administrasi sebagai Teori Politik, serta Teori Kepemimpinan; Bab 7. Sarana-Sarana Administrasi Publik membahas tentang Sarana-Sarana di dalam Administrasi Publik; Bab 8. Paradigma Administrasi Publik yang membahas tentang Fase-Fase Paradigma Administrasi Publik, serta Paradigma Utama dalam Administrasi Publik; Bab 9. Perkembangan dan Pergeseran Paradigma Administrasi Publik yang membahas tentang Old Public Administration, New Public Management, serta New Public Service; Bab 10. Reformasi Administrasi Publik yang membahas tentang Pengertian Reformasi Administrasi Publik, dan Strategi Reformasi Administrasi, serta Tantangan Reformasi Administrasi; Bab 11. Administrasi Publik dan Kebijakan Publik membahas tentang Konsep Administrasi Publik, Perkembangan Administrasi Publik, dan Terminologi Kebijakan, serta Pengertian Kebijakan Publik; Bab 12. Administrasi Kepegawaian yang membahas tentang Administrasi, serta Administrasi Kepegawaian; Bab 13. Birokrasi Administrasi membahas tentang Sejarah Munculnya Konsep Birokrasi, Pengertian Birokrasi, dan Karakteristik Ideal Birokrasi, serta Birokrasi Pemerintahan; Bab 14. Pelayanan Publik dalam Administrasi Publik membahas tentang Pelayanan Publik dalam Administrasi Publik, Konsep, Dimensi dan Ruang Lingkup Kualitas Pelayanan Publik; Bab 15. Good Governance yang membahas tentang Definisi Good Governance, serta Prinsip-Prinsip Good Governance; dan Bab 16. Collaborative Governance yang membahas tentang Pemahaman Collaborative Governance, dan Model Collaborative Governance; serta Bab 17. Sound Governance yang membahas tentang Evolusi Konsep Tata Kelola Pemerintahan, Pengertian Sound Governance, dan Komponen Utama dan Prinsip-Prinsip Sound Governance, serta Sound Governance Arah Baru Tata Kelola Pemerintahan di Era Globalisasi.
ISBN: 978-623-362-724-5
Tgl. Terbit: 10 October 2022
Sistematika buku “Collaborative Governance (Dalam Perspektif Administrasi Publik)” ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Buku ini terdiri atas 13 Bab, diantaranya : Bab 1. Administrasi dan Administrasi Publik; yang membahas tentang Administrasi, dan Administrasi Publik; Bab 2. Governance membahas tentang Konsep dan Definisi Governance, Karakteristik Governance, dan Faktor Pendorong Governance, serta Model-Model Governance; Bab 3. Good Governance membahas tentang Good Governance : Definisi dan Cakupan, Good Governance dalam Pelayanan Publik, dan Peluang dan Tantangan dalam Penerapan Good Governance, serta Membangun Strategi Penguatan Good Governance; Bab 4. Memahami Tentang Collaborative Governance membahas tentang Berawal dari Good Governance, Awal mUnculnya Collaborative Governance, Tujuan Collaborative Governance, dan Ukuran Keberhasilan Collaborative Governance, serta Masa Depan Collaborative Governance Bab 5. Pendekatan Collaborative Governance membahas tentang Collaborative Governance, dan Pendekatan Collaborative Governance; Bab 6. Tantangan Collaborative Governance membahas tentang Tantangan Collaborative Governance, Proses Kolaborasi, dan Faktor yang Mempengaruhi Collaborative, serta Integrasi Fungsi Birokrasi; Bab 7. Model Prinsip Collaborative Governance membahas tentang Model Collaborative Governance, Prinsip Collaborative Governance, dan Prinsip (Collaborative Governance); Bab 8. Kriteria Keberhasilan dan Kegagalan Collaborative Governance yang membahas tentang Keberhasilan Collaborative Governance, dan Kegagalan Collaborative Governance; Bab 9. Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik yang membahas tentang Definisi Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik, Tujuan dan Prinsip dalam Melaksanakan Collaborative Governance, Collaborative Governance dalam Inovasi Pelayanan Publik, dan Kolaborasi Quadruple Helix dalam Mewujudkan Tatanan Birokrasi yang Smart City (Kota Cerdas), serta Dinamika Collaborative Governance dalam Kebijakan Publik; Bab 10. Collaborative Governance dan Inovasi Kebijakan yang membahas tentang Collaborative Governance, dan Inovasi Kebijakan; Bab 11. Collaborative Governance dalam Pembangunan membahas tentang Konsep Collaborative Governance, Konsep Pembangunan, dan Collaborative Governance dalam Pembangunan; Bab 12. Kolaborasi Penta Helix yang membahas tentang Tata Kelola Kolaboratif, dan Konsep Penta Helix; Bab 13. Kolaborasi Hexa Helix membahas tentang Kolaborasi, Pemangku Kepentingan, dan Studi Kasus Kolaborasi Hexa Helix.
ISBN: 978-623-362-783-2
Tgl. Terbit: 17 November 2022
Sistematika buku Good Governance ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Buku ini terdiri atas 17 Bab, diantaranya: Bab 1. Perubahan Paradigma Government menjadi Governance yang membahas tentang Pengertian Paradigma, Pergeseran Makna Government dan Governance, Perbedaan Government dan Governance, dan Sejarah Konsep Governance, serta Prinsip-Prinsip Paradigma Governance; Bab 2. Sejarah Good Governance membahas tentang Sejarah Good Governance, serta Urgensi Good Governance Pasca Reformasi Indonesia; Bab 3. Karakteristik Good Governance membahas tentang Latar Belakang Istilah Good Governance, Pengertian Good Governance, Tujuan Good Governance, dan Ciri-Ciri dan Aspek-Aspek Good Governance, serta Prinsip-Prinsip Good Governance; Bab 4. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Administrasi Publik membahas tentang Good Governance, dan Prinsip-Prinsip Good Governance, serta Good Governance Indikator Utama Kinerja Administrasi Publik; Bab 5. Penerapan Good Governance dalam Organisasi membahas tentang Urgensi Good Governance dalam Organisasi, dan Kolaborasi dan Partisipasi Antar Organisasi: Nilai Penting dalam Governance, serta Penerapan Good Governance dalam Organisasi; Bab 6. Reinventing Government membahas tentang Membentuk Reinventing Government, dan Reformasi Pelayanan Publik Berorientasi Reinventing Government, serta Prinsip-Prinsip Reformasi Birokrasi dalam Reinventing Government; Bab 7. Akuntabilitas dan Good Governance membahas tentang Pengertian Akuntabilitas, Aspek-Aspek Akuntabilitas, Tingkatan Akuntabilitas, Dimensi dan Prinsip Akuntabilitas, Fungsi Akuntabilitas, Jenis-Jenis Akuntabilitas, Mekanisme Akuntabilitas di Indonesia, Alat Akuntabilitas Good Governance di Indonesia, Akuntabilitas dalam Good Governance, Lingkungan Kerja yang Akuntabel, dan Penerapan Value for Money dalam Akuntabilitas Publik, serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); Bab 8. Reformasi Administrasi Publik mewujudkan Good Governance yang membahas tentang Status Quo Reformasi Administrasi dan Good Governance, dan Tantangan Reformasi Administrasi dan Good Governance Saat Ini, serta Model Reformasi Administrasi Masa Depan; Bab 9. Good Governance dalam Pelayanan Publik yang membahas tentang Mengapa Pelayanan Publik Penting?, dan Organisasi Layanan Publik, serta Pentingnya Pelayanan Publik dalam Good Governance ; Bab 10. Good Governance dan Birokrasi yang membahas tentang Good Governance, dan Birokrasi, serta Implementasi Government Governance; Bab 11. Implementasi Good Governance dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang membahas tentang Kebijakan Good Governance, serta Implementasi Good Governance; Bab 12. Evaluasi Kebijakan dalam Membangun Good Governance yang membahas tentang Evaluasi Kebijakan : Strategi Membangun Good Governance, Pendekatan Evaluasi Kebijakan dalam Mendukung Good Governance, dan Prinsip dalam Melakukan Evaluasi Kebijakan, serta Peluang dan Tantangan Evaluasi Kebijakan dalam Mewujudkan Good Governance; Bab 13. Etika Birokrasi dalam Mendukung Good Governance yang membahas tentang Terminologi Etika Birokrasi, dan Konsep Good Governance dan Penerapan Good Governance dalam Organisasi Pemerintahan, serta Revolusi Mental sebagai Manifestasi Etika Birokrasi menuju Terwujudnya Good Governance di Masa Depan; Bab 14. Collaborative Governance Solusi Wujudkan Good Governance yang membahas tentang Fondasi Pelaksanaan Collaborative Governance, Tantangan Untuk Tata Kelola Kolaboratif Demokratis, dan Kolaborasi Penta Helix, serta Implementasi Collaborative Governance; Bab 15. Sound Governance yang membahas tentang Good Governence : Sudut Pandang Paradigma Administrasi Negara, Definisi Sound Governance, Dimensi-Dimensi Kunci dalam Sound Governance, Utopia Sound Governance : Partisipasi Masyarakat tanpa Syarat, dan Mengukur Partisipasi Masyarakat dalam Sound Governance, serta Penelitian Sound Governance di Indonesia; Bab 16. Dynamic Governance yang membahas tentang Konsep dan Makna Dynamic Governance, Impementasi Dynamic Governance, Thinking Ahead, Thinking Again, dan Thinking Across, serta Implikasi Penerapan Dynamic Governance ; Bab 17. Governansi Digital yang membahas tentang Pengertian Governansi Digital, dan Governansi Digital Global dan Indonesia, serta Peluang dan Tantangan Governansi Digital.
ISBN: 978-623-362-865-5
Tgl. Terbit: 5 December 2022
Sistematika buku “Administrasi Pembangunan (Teori dan Praktek)” ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Buku ini terdiri atas 22 Bab, diantaranya: Bab 1. Pengertian Administrasi dan Pengertian Pembangunan yang membahas tentang Pengertian Administrasi, serta Pengertian Pembangunan; Bab 2. Konsep Dasar Administrasi Pembangunan membahas tentang Pembangunan Nasional, dan Pembangunan Administrasi serta Pembangunan Infrastruktur; Bab 3. Sejarah Perkembangan Administrasi Pembangunan membahas tentang Administrasi Pembangunan dalam Tinjauan Historis, dan Lahirnya American Society for Public Administration (ASPA) dan Development Administration Group (DAG), serta Bantuan Luar Negeri bagian dari Politik Luar Negeri; Bab 4. Tujuan Mempelajari Administrasi Pembangunan membahas tentang Karakteristik Administrasi Pembangunan, dan Ciri Perumusan Administrasi Pembangunan, serta Tujuan dan Fungsi Administrasi Pembangunan; Bab 5. Aspek yang Mempengaruhi Administrasi Pembangunan membahas tentang Aspek Politik, Aspek Ekonomi, Aspek Sosial Budaya, dan Aspek Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Aspek Kelembagaan; Bab 6. Permsalahan dalam Pembangunan membahas tentang Konsep Dasar Pembangunan, dan Permasalahan dalam Pembangunan Nasional, serta Konsep Sustainable Development Goals (SDGs); Bab 7. Perkembangan Teori Pembangunan dan Isu Sentral Pembangunan membahas tentang Pengertian Pembangunan, Liberalisme, Pembangunan Liberal, dan Teori Modernisasi dalam Pembangunan, serta Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN); Bab 8. Penyempurnaan Administrasi Bagi Pembangunan yang membahas tentang Administrasi dan Organisasi Pemerintah, Sistem Kepegawaian, Pembinaan Kelembagaan Ekonomi, dan Administrasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan, serta Penelitian serta Pengembangan Ilmu; Bab 9. Strategi Pembangunan Administrasi yang membahas tentang Inovasi Administrasi Pembangunan, serta Modernisasi Administrator Pembangunan; Bab 10. Perencanaan dan Administrasi Pembangunan yang membahas tentang Perencanaan Pembangunan, Administrasi Pembangunan dan Perencanaan dan Administrasi Pembangunan di Indonesia, serta Solusi yang Ditawarkan; Bab 11. Peranan dan Fungsi Pemerintah dalam Pembangunan Berencana yang membahas tentang Fungsi Pemerintah, Orientasi Pemerintah dalam Administrasi Pembangunan (The Administration of Development), Orientasi Pemerintahan dalam Pembangunan Administrasi (The Development of Administration), dan Peran Pemerintah dalam Pembangunan Berencana/Berkelanjutan, serta Tantangan Administrasi Pembangunan dan Reformasi Administrasi; Bab 12. Perencanaan dan Kebijakan dalam Administrasi Pembangunan yang membahas tentang Kebutuhan akan Administrasi Pembangunan, dan Perencanaan Pembangunan, serta Kebijakan Perencanaan Pembangunan; Bab 13. Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang membahas tentang Pengertian Perencanaan Pembangunan, serta Pelaksanaan Pembangunan; Bab 14. Perkembangan Praktek Administrasi Pembangunan Di Negara-Negara Berkembang yang membahas tentang Perkembangan Administrasi Pembangunan, dan Perkembangan Administrasi Pembangunan di Malaysia, serta Perkembangan Administrasi Pembangunan di Indonesia; Bab 15. Pembangunan Nasional yang Multidimensional yang membahas tentang Konsep Pembangunan, dan Pembangunan Nasional, serta Pembangunan Nasional yang Multidimensional; Bab 16. Aktor Pembangunan dalam Perspektif Good Governance yang membahas tentang Aktor-Aktor Pembangunan dalam Governance, serta Kolaborasi Aktor dalam Pembangunan; Bab 17. Administrasi Pembiayaan Pembangunan yang membahas tentang Administrasi Pembangunan, Pembiayaan Pembangunan, Administrasi Pembiayaan Pembangunan, Dasar Hukum Administrasi Pembangunan, Fungsi Administrasi Pembiayaan, Sumber Pembiayaan Pembangunan, Proses Penyusunan Anggaran, dan Kegunaan Anggaran Pembiayaan, serta Isi Anggaran dan Proses Pembiayaan Pembangunan; Bab 18. Program Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia yang membahas tentang Konsep Pemberdayaan Masyarakat, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia, Program Pemberdayaan yang Dilakukan oleh Pihak Swasta, dan Program Pemberdayaan yang Dilakukan oleh Perguruan Tinggi, serta Program Pemberdayaan yang Dilakukan oleh Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat: Bab 19. Evaluasi Keberhasilan Pembangunan yang membahas tentang Pengertian Evaluasi, Tujuan Evaluasi dan Fungsi Evaluasi, Tahapan Evaluasi, dan Keberhasilan Pembangunan, serta Pengertian Pembangunan; Bab 20. Pembangunan Kelembagaan di Indonesia yang membahas tentang Pengembangan Kelembagaan, serta Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM); Bab 21.Reformasi Administrasi Publik di Indonesia yang membahas tentang Birokrasi dan Perilaku Masyarakat, serta Reformasi Administrasi melalui Perampingan Birokrasi; Bab 22. Perbandingan Praktek Administrasi Pembangunan di Indonesia yang membahas tentang Program Penanggulangan Kemiskinan, dan Perbandingan Program Pembangunan Pemerintah, serta Pelajaran yang diambil.
ISBN: 978-623-195-044-4
Tgl. Terbit: 26 January 2023
Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Pelayanan Publik.
Sistematika buku “Pelayanan Publik di Era Tatanan Normal Baru” ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Buku ini terdiri atas 16 Bab, diantaranya : Bab 1. Konsep Dasar Pelayanan Publik yang membahas tentang Konsep Administrasi, Konsep Manajemen, Konsep Pelayanan, serta Konsep Publik; Bab 2. Ruang Lingkup Pelayanan Publik membahas tentang Ruang Lingkup Pelayanan Publik, Peran dan Fungsi Pelayanan Publik, serta Sasaran dan Fungsi Pelayanan Publik; Bab 3. Prinsip, Asas, dan Unsur Pelayanan Publik membahas tentang Prinsip Pelayanan Publik, Asas-Asas Pelayanan Publik, serta Unsur-Unsur Pelayanan Publik; Bab 4. Hakekat Pelayanan Publik membahas tentang Latar Belakang Munculnya Pelayanan Publik, Pelayanan Publik dan Konsep Pelanggan, serta Hakekat Administrasi Pelayanan Publik; Bab 5. Siklus Pelayanan Publik membahas tentang Ragam Siklus Pelayanan Publik, Penyusunan Standard Pelayanan Publik, serta Evaluasi Pelayanan Publik; Bab 6. Pola, Strategi, dan Kebijakan Pelayanan Publik membahas tentang Pola Pelayanan Publik, Strategi Pelayanan Publik, serta Kebijakan Pelayanan Publik; Bab 7. Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik membahas tentang Latar Belakang Pengukuran, Konsep Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik, serta Standard Pelayanan; Bab 8. Standard Pelayanan Minimal (SPM) yang membahas tentang Definisi Standard Pelayanan Minimal (SPM), Latar Belakang dan Dasar Hukum SPM, serta Tujuan SPM; Bab 9. Budaya Pelayanan Publik yang membahas tentang Pengantar Budaya Pelayanan Publik, Hakekat Teori Pelayanan Publik, serta Budaya Birokrasi Pelayanan Publik; Bab 10. Etika dalam Pelayanan Publik yang membahas tentang Landasan Etika Pelayanan Publik, Konsep Etika Pelayanan Publik, serta Pentingnya Etika dalam Pelayanan Publik; Bab 11. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) membahas tentang Pengertian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indikator-Indikator IKM, dan Rumus IKM, serta Dasar Hukum IKM; Bab 12. New Public Management (NPM) yang membahas tentang Sejarah New Public Management, Perbandingan Manajemen Publik dan Swasta, serta Karakteristik New Public Management (NPM); Bab 13. New Public Service (NPS) membahas tentang Sejarah New Public Service (NPS), Konsep Dasar New Public Service (NPS), dan Perbandingan NPM dan NPS, serta Penerapan NPS; Bab 14. Pelayanan Publik dan Good Governance membahas tentang Good Governance, serta Reinventing Governance dan Optinalisasi Pelayanan; dan Bab 15. Paradigma Pelayanan Publik dan Produk Layanan Publik yang membahas tentang Paradigma Pelayanan Publik, Barang Publik dan Jasa Publik, serta Karakteristik Barang Publik; serta Bab 16. Inovasi Pelayanan Publik yang membahas tentang Pengertian Inovasi, Prinsip, Strategi dan Kebijakan Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik, Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Digital, serta Urgensi Inovasi Pelayanan Publik di Masa Pandemi.
ISBN: 978-623-362-358-2
Tgl. Terbit: 10 February 2022
Sistematika buku “Otonomi Daerah” ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Buku ini terdiri atas 11 Bab, diantaranya : Bab 1. Desentralisasi yang membahas tentang Konsep dan Makna Desentralisasi, dan Bentuk-Bentuk Desentralisasi, serta Jenis-Jenis Desentralisasi; Bab 2. Desentralisasi dan Otonomi Daerah membahas tentang Desentralisasi, Otonomi Daerah, Otonomi dan Demokrasi, Macam-Macam Otonomi Daerah, Prinsip Dasar Otonomi Daerah, Konsep Dasar Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah, dan Pelaksanaan Otonomi Daerah, serta Konflik Politik, Desentralisasi dan Otonomi Daerah; Bab 3. Pemerintah Lokal dan Otonomi Daerah membahas tentang Terbentuknya Kebijakan Otonomi Daerah, serta Kewenangan Pemerintahan Lokal; Bab 4. Desentralisasi Asimetris membahas tentang Pendekatan dalam Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris, dan Desain Desentralisasi Asimetris, serta Aspek Pertimbangan Asimetris; Bab 5. Pembagian Urusan membahas tentang Konsep Lembaga Kewenangan, serta Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Rangka Otonomi; Bab 6. Otonomi Daerah dan Pelayanan Publik membahas tentang Reformasi Birokrasi dalam Konteks Otonomi dan Pelayanan Publik, dan Desentralisasi, serta Pelayanan Publik dan Inovasi Pelayanan; Bab 7. Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat membahas tentang Reformasi Birokrasi, Otonomi Daerah, Strategi Reformasi dan Pemberdayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Evaluasi Pemberdayaan; Bab 8. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah yang membahas tentang Kepemimpinan Kepala Daerah, Kewenangan, dan Kebijakan Nasional, serta Partisipasi; Bab 9. Lembaga Pemerintah Daerah yang membahas tentang Sistem Pemerintah Indonesia dan Ssistem Pemerintah Daerah di Indonesia, serta Lembaga Pemerintah Daerah; Bab 10. Keuangan Daerah yang membahas tentang Kelembagaan dan Keuangan Daerah, serta Arah Kebijakan dan Strategi; Bab 11. Otonomi Daerah dan Pelaksanaan Good Governance di Indonesia yang membahas tentang Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia, serta Pelaksaan Good Governance di Indonesia.
ISBN: 978-623-195-177-9
Tgl. Terbit: 31 March 2023
Sistematika buku “Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Pemerintah (Teori, Konsep, dan Praktek)” ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Buku ini terdiri atas 10 Bab, diantaranya : Bab 1. Merumuskan Strategi dan Kebijakan MSDM yang membahas tentang Konsep dan Model Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia, Merumuskan Strategi dan Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia, Strategi MSDM Berdaya Saing, Membangun Sistem Rekrutmen dan Seleksi, Sistem Penempatan SDM, Sistem Penilaian Kinerja, Peningkatan Kompetensi SDM, Sistem Pendidikan dan Pelatihan, Perubahan Budaya Kerja, dan Sistem Penggajian, serta Pengembangan Sistem Informasi SDM; Bab 2. Perencanaan SDM yang membahas tentang Perencanaan SDM dan Urgensinya, Mengapa Perlu Perencanaan SDM, Pelaksanaan Perencanaan SDM, Bagaimana Proses Perencanaan SDM, dan Analisis Penyediaan SDM, serta Perencanaan SDM dan Perencanaan Bisnis; Bab 3. Penerimaan dan Seleksi Sumber Daya Manusia membahas tentang Rekrutmen dan Seleksi, Tujuan Rekrutmen, Tujuan Seleksi, Sistem Rekrutmen dan Seleksi, Sistem Rekrutmen, Sistem Seleksi, dan Kendala dan Tantangan pada Proses Rekrutmen dan Seleksi, serta Tantangan yang Dihadapi pada Proses Seleksi; Bab 4. Budaya Organisasi membahas tentang Pengertian Budaya Organisasi, Pentingnya Membangun Budaya Organisasi, dan Dukungan Lembaga dalam Mendorong Budaya Organisasi, serta Karakteristik Budaya Organisasi dan Prinsip dalam Pengembangannya; Bab 5. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia membahas tentang Pelatihan Sumber Daya Manusia, Aanalisis Kebutuhan Pelatihan (Training Need Analysis), dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Integrasi Program Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Bab 6. Pemberian Kompensasi membahas tentang Kompensasi, Bentuk Kompensasi, Manfaat Kompensasi, Tujuan Diadakannya Kompensasi, Jenis-Jenis Kompensasi, Kriteria Pemberian Kompensasi, Dampak Kompensasi, dan Faktor Penyusunan Kompensasi, serta Sistem Kompensasi; Bab 7. Motivasi Kerja dan Insentif membahas tentang Perilaku Individu dalam Organisasi, Motif dan Motivasi, Teori Motivasi Maslow’s Need Hierarchy, Herzberg : Two-Factor Theory, McGregor : Theory X and Theory Y, McClelland : Needs for Achievement, Power, and Affiliation dan J. Stacy Adams : Equity Theory, serta Motivasi Kerja dan Insentif; Bab 8. Disiplin Kerja Sumber Daya Manusia yang membahas tentang Urgensi Sumber Daya Manusia, Perubahan Individu, dan Disiplin Diri (Self Disciline), serta Sistem Sosial dan Disiplin Kerja ; Bab 9. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia yang membahas tentang Kinerja dan Evaluasi Kinerja, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai, dan Kebijakan Evaluasi Kinerja Pegawai, serta Solusi yang Ditawarkan; Bab 10. Pemutusan Hubungan Kerja yang membahas tentang Pemahaman tentang PHK, serta Penyeban PHK. Kami menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan, sejatinya kesempurnaan itu hanya milik Yang Kuasa.
ISBN: 978-623-195-267-7
Tgl. Terbit: 8 May 2023
ISBN: 978-623-512-060-7
Tgl. Terbit: 24 June 2024
ISBN: 978-623-512-126-0
Tgl. Terbit: 25 July 2024
Sistematika buku “Reformasi Administrasi Publik” ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Buku ini terdiri atas 8 Bab, diantaranya: Memahami Administrasi dan Administrasi Publik yang membahas tentang Pengertian Administrasi baik arti Sempit dan Luas, Pengertian Administrasi Publik dan Pembagian Administrasi Publik; Konsep Dasar Reformasi dan Reformasi Administrasi Publik membahas tentang Pengertian Reformasi, Pengertian Reformasi Administrasi Publik, Strategi Reformasi Administrasi Publik; Sejarah Perkembangan Paradigma Administrasi Publik membahas tentang Paradigma Old Public Administration, Paradigma New Public Management, Paradigma New Public Services dan Perbandingan OPA, NPM, dan NPS; Patologi Administrasi Publik membahas tentang Pengertian Patologi dan Patologi Administrasi Publik, Bentuk-Bentuk Patologi Administrasi Publik, dan Terapi Patologi Administrasi Publik; Lingkup Reformasi Administrasi Publik membahas tentang Tuntutan Reformasi Administrasi Publik, dan Tujuan Reformasi Administrasi Publik; Reformasi Aparatur Negara membahas tentang Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, dan Reformasi Aparatur Negara ; Reformasi Pelayanan Publik membahas tentang Definisi Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan Publik, dan Reformasi Pelayanan Publik; dan Reformasi Birokrasi Pemerintah yang membahas tentang Pengertian Birokrasi, serta Reformasi Birokrasi Pemerintah.
ISBN: 978-623-362-064-2
Tgl. Terbit: 3 September 2021
Media Sains Indonesia
Alamat :
Melong Asih Regency B40 - Cijerah - Kota Bandung
Fast Respon : +6281294758638